BNPB Riau Upayakan Hujan Buatan untuk Mengurangi Kabut Asap dari Sumber Hot Spot
Skema Proses Hujan Buatan
PEKANBARU - Sehari setelah penetapan Status Siaga Darurat Kebakaran lahan dan Hutan (Karlahut) di Provinsi Riau, Kepala Bandan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Selasa (8/3/16) langsung melakukan kunjungan ke areal yang terbakar di Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memetakan bantuan jenis apa yang dibutuhkan Provinsi Riau dalam mengatasi Karlahut.Kunjungan Willem Rampangilei ke lokasi Karlahut tersebut turut didampingi Pangdam/I Bukit Barisan, Plt Gubernur Riau, Danrem, Kapolda Riau, BPBD Riau, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, dan sejumlah instansi terkait.
Pemantauan areal Karlahut tersebut menggunakan tiga helikopter.Dari hasil peninjauan areal kebakaran maka BNPB akan janji segera memberikan bantuan berupa helikopter dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau biasa dikenal dengan hujan buatan.
Bantuan tersebut diupayakan datang ke Riau guna memodifikasi cuaca. Karena berdasarkan pantauan BMKG kawasan pesisir timur sudah sejak bulan Januari lalu mengalami kekeringan dampak perubahan cuaca.
Dari pantauan BMKG jumlah hotspot di Riau hari ini, Selasa (8/3/16) di Sumatera terpantau sebanyak 13 titik panas yang semuanya berada di Provinsi Riau yang tersebar di Bengkalis 11, Meranti 1, Siak 1.
Usai melakukan pantauan di daerah kebakaran, BNPB sore ini akan langsung melakukan Rapar Koordinasi dengan Pemprov Riau dan instansi terkait di VIP Lancang Kuning.
Willem Rampangilei menilai Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten kota telah berupaya dalam mengantisipasi dengan baik dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan dan hutan.
Ia juga mengapresiasi penetapan Status Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan di Riau karena akan memudahkan koordinasi melakukan pemadaman dan pencegahan karlahut di Provinsi Riau.
"Dengan ditetapkannya Status Siaga Darurat oleh Riau maka Pemerintah Pusat melalui BNPB memiliki dasar hukum untuk memberi bantuan sebuah pendampingan, Pemerintah Pusat akan mudah memberikan bantuan kapasitas yang tidak dimiliki oleh daerah," ujar Willem.
(nusapos.com/Andra/rls)
Editor :Tim NP